Purworejo – Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-92 Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di Kabupaten Purworejo menjadi momentum penting bagi kader untuk memperkuat soliditas, konsolidasi, serta arah gerakan ke depan.
Kegiatan yang dirangkai dengan halal bihalal dan musyawarah kerja cabang ini digelar di Auditorium STAIU Purworejo pada Minggu (26/4/2026). Ketua PC GP Ansor Purworejo, Tashilul Manasik atau Gus Ahil, menegaskan bahwa usia ke-92 merupakan bukti kematangan Ansor dalam menjaga nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

“Usia ke-92 ini bukan usia yang muda. Ini adalah bukti kematangan Ansor dalam menjaga nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ukhuwah antar kader, menyatukan gagasan, serta menjalankan program organisasi dengan visi yang sama. Gus Ahil juga menyampaikan tiga fokus gerakan Ansor ke depan: meningkatkan kualitas kader, menjaga konsistensi akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dan membangun kemandirian organisasi, termasuk dalam bidang ekonomi.
“Ketika Banser hadir, itu bukan hanya soal pengamanan atau mengatur lalu lintas, tetapi simbol bahwa nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah hidup di tengah masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, kegiatan diisi dengan tausiyah dan sarasehan bersama tokoh ulama serta pemerintah daerah. Gus Ahil berharap momentum Harlah ke-92 menjadi titik tolak untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara.
Sementara itu, Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan organisasi kepemudaan, khususnya GP Ansor.
“Organisasi bisa berjalan dan berkembang ketika kita mampu menempatkan kader-kader terbaik di berbagai lini kehidupan. Baik di sektor keagamaan, pemerintahan, maupun sektor lainnya,” ujarnya.
Dion menilai GP Ansor memiliki potensi besar sebagai organisasi kader yang mampu melahirkan pemimpin masa depan. Ia optimistis dengan pembinaan yang tepat, kader Ansor dapat mengambil peran strategis, termasuk dalam pemerintahan, sehingga kebijakan yang dihasilkan berpihak pada masyarakat.







